Megawati: PDI-P tegas tolak Pilkada dikembalikan ke DPRD, khianati reformasi

Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis partai.

JAKARTA: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap tegas partainya menolak wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (  Pilkada  ) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD. 

Penegasan itu disampaikan saat penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1), seperti dilansir Antara.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis,” tegas Megawati.

Dari partai delapan politik di DPR, sejauh ini hanya PDI Perjuangan yang menyatakan persetujuan terbuka terhadap wacana tersebut. 

Partai Demokrat yang sebelumnya  menolak  mekanisme Pilkada melalui DPRD justru berbalik arah dan setuju dengan  Gerindra  , Golkar, PAN, PKB, serta NasDem. 

Sementara itu, PKS masih abu-abu. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid mengatakan bahwa partainya masih mencari sistem terbaik terkait Pilkada.

PILKADA DPRD LANGKAH MUNDUR DEMOKRASI

Megawati menilai Pilkada langsung merupakan pencapaian penting demokratisasi nasional pasca-Reformasi. Mekanisme tersebut lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politik setelah puluhan tahun dibatasi oleh sentralisme kekuasaan.

Menurut Presiden kelima Republik Indonesia itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan praktik masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Ia juga berpendapat bahwa sistem perwakilan dapat menekan biaya politik.

“Sebaliknya, Pilkada langsung membuka ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, serta menghadirkan kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Oleh karena itu, mekanisme ini harus dipertahankan,” tuturnya.

Megawati menyebut sikap konsistensi PDI Perjuangan menolak Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari komitmen ideologis agar demokrasi tidak bergerak mundur. Ia menekankan Reformasi tidak boleh dikikis secara perlahan dengan alasan apa pun.

“Reformasi tidak bisa dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” lanjutnya.

Putri Bung Karno itu juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan teknis semata. Menurut Megawati, efisiensi dan stabilitas tidak dapat dijadikan dalih untuk mengabaikan toleransi rakyat.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan penghormatan Rakyat,” tekannya. 

Sebagai alternatif atas tingginya biaya politik, PDI Perjuangan mendukung transformasi sistem pemungutan suara dan menegakkan integritas penyelenggara. Partai berlambang moncong putih itu mendorong pemanfaatan teknologi untuk menekan anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.

Upaya-upaya itu dapat dilakukan melalui penerapan e-voting, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu seperti politik uang, serta melakukan pencegahan pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik.