Deiyai, KabarDeiyaiDuamo.com – Forum Komunikasi Mahasiswa-Mahasiswi Kabupaten Deiyai (FKM-KD) Se-Jayapura menyatakan sikap tolak program Prioritas Gubernur Papua Tengah dan Bupati Deiyai yang berlangsung di halaman Futsal Perumnas II Waena Jayapura, sabtu, (10/05/2025).
Wakil Bendahara II FKM-KD Yohanes Pekei mengatakan, melanggar Hak-hak masyarakat Adat Di kabupaten Deiyai membangun PLTA
di tempatnya kali yawei kokobaya dan membangun Pelabuhan di Deiyai bagian selatan kampung kapiraya di kabupaten Deiyai maka itu kami di tegaskan kepada gubernur Papua tengah dan bupati kabupaten Deiyai dan juga DPRP maupun DPRD Hentikan Program prioritas Pembangunan PLTA dan pembangunan Pelabuhan di kabupaten Deiyai, “ujarnya”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tegaskan kepada Bupati Deiyai dan DPR Daerah Deiyai Hentikan Pembahasan Pemekaran Distrik dan Desa di wilayah Kabupaten Deiyai”.
Selain Itu Anggota Hukum dan HAM FKM-KD Frengky Edowai mengatakan, kami melihat program Prioritas dari Gubernur Papua Tengah dan Bupati Deiyai tentang pembangunan PLTA urumuka di kali Yawei, Pembangunan Pelabuhan di kapiraya dan Pemekaran Distrik dan desa di Deiyai.
Ketiga Program Ini sangat Tidak masuk akal, Kenapa tidak masuk akal? Katanya.
1. program Pembangunan PLTA urumuka di kali Yawei jelas-jelas Untuk kepentingan PT. Freeport bukan untuk kesejahteraan Masyarakat, kehadiran PLTA akan Merebut Tanah Milik masyarakat adat Di kokobaya dan sekitarnya guna untuk pembuatan Bendungan. PLTA Urumuka di Targetkan Dengan Kekuatan 900 Megawatt kemudian 600 Megawatt Untuk aktivitas Pertambangan PT Freeport sedangkan 300 Megawatt Untuk 8 kabupaten di Papua Tengah. Dengan Kehadiran PLTA urumuka di kali Yawei, Masyarakat adat Yang punya tanah Pun akan Sulit Mengakses Listrik secara Gratis. maka Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah daerah Deiyai Jangan Mengambil Kewenangan Secara Sepihak. Harus memfasilitasi Masyarakat adat dan Perusahaan Untuk pembangunan PLTA, tapi Sa Rasa Sudah Pernah audiens dan Masyarakat adat Yang punya tanah Sudah Tolak.
2. Program Pembangunan Pelabuhan di kapiraya itu sebenarnya Untuk siapa? Dikapiraya Sudah berapa Banyak Masyarakat Disana? Sampai Pemprov Papua Tengah mau Habiskan anggaran Untuk buat Pelabuhan. Saya rasa Pembangunan Pelabuhan di kapiraya hanya Untuk Kepentingan Perusahaan besar Untuk akses lebih Mudah Demi Eksploitasi Sumber Daya Alam di kapiraya. Maka Kami melihat ini bukan Kebutuhan utama sehingga Pemprov dan Pemda Segera hentikan rancangan Pembangunan Pelabuhan.
3. Baru baru ini kita dikagetkan di beberapa Grup-grup tentang pembahasan Pemekaran 13 distrik dan 105 Desa yang akan ditambahkan dalam Administrasi Wilayah deiyai, sedangkan Kita Tau Bersama Kalau Masyarakat di Deiyai itu sedikit Kalau di perkirakan Di distrik sekarang 1 Distrik 100 kepala Keluarga DPT tidak Mencukupi Kuato Pemekaran Distrik dan desa sehingga Bupati Deiyai Hentikan pembahasan Pemekaran Distrik dan desa jangan Hanya mau Kejar APBD untuk naik. Harus pertimbangan Secara Menyeluruh Kita tau bersama kalau 1 Distrik itu 1 Koramil dan Polsek apabila 13 distrik di sahkan maka TNI/POLRI akan Membanjiri Kota Deiyai dan Kita bisa Pastikan bahwa Militer lebih banyak dibandingkan Masyarakat sipil, ini bahaya Bagi Wajah Negara yang bersifat Demokratis.
Maka dengan Itu Kami Tolak Kehadiran PLTA urumuka, Pelabuhan di kapiraya dan Pemekaran Distrik dan desa, “ujaran”.
Kami Melihat Program Prioritas Gubernur Papua tengah dan Bupati Deiyai yang akan Melanggar Hak-hak masyarakat Adat dengan itu kami Menyatakan Sikap :
1. Gubernur Papua Tengah dan DPR Provinsi Hentikan Program prioritas Pembangunan PLTA urumuka Di kali Yaweii.
2. Gubernur Papua tengah dan DPR Provinsi Hentikan Program prioritas Pembangunan Pelabuhan di Kapiraya.
3. Bupati Deiyai dan DPR Daerah Deiyai Hentikan Pembahasan Pemekaran Distrik dan Desa di wilayah Kabupaten Deiyai.
4. Kami Mengajak Seluruh Mahasiswa asal kabupaten Deiyai yang ada di seluruh Indonesia segera Lakukan Konsolidasi Menuju Aksi Massa pada bulan juli Di Provinsi dan di deiyai.
(Redaksi/SP)
